SEMINAR PAJAK ROKOK DAERAH BAGI PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

“Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok oleh pemerintah sebesar 10 persen dari nilai cukai. Pajak rokok sama dengan PAD lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan”, demikian disampaikan Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA yang diwakili Sekretaris Daerah, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si pada acara Seminar Pajak Rokok Daerah Bagi Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat, Senin (13/02), di Bale Sada Arih, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak.

Selain peningkatan PAD, menurut beliau hal yang melatarbelakangi juga sebagai pengendalian sekaligus pengurangan tingkat konsumsi rokok di Indonesia. “Untuk itulah dikeluarkan Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok sehingga Kabupaten Pakpak Bharat termasuk pilot project dalam penggunaan dana pajak rokok untuk mendukung program kesehatan”, sebutnya dihadapan peserta dan narasumber yang berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Prov. Sumatera Utara.

Ka. Dinas Kesehatan, dr. Tomas yang didampingi Ketua Panitia, dr. Pintar Manihuruk, mengutarakan bahwa dihadirkannya pajak rokok sebagai kontribusi daerah dengan pertimbangan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Tujuannya adalah tersampaikannya berbagai instrumen hukum dan kebijakan terkait penyaluran dan pemanfaatan dana pajak rokok. Selain itu terbangun persepsi yang sama dengan pihak-pihak terkait beragam kebijakan yang ada. Satu sisi yang diharapkan juga adalah optimalisasi pajak rokok itu sendiri untuk kepentingan pembangunan, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat”, tutupnya. (Sumber berita: Bagian Humas Setda Kab. Pakpak Bharat) - See more at: http://disdik.pakpakbharatkab.go.id/berita/2017-02-16/seminar-pajak-rokok-daerah-bagi-pembangunan-kesehatan-masyarakat-di-kabupaten-pakpak-bharat#sthash.YO2wVo2m.dpuf